Rabu, 16 April 2014

Jokowi = Obama?

jokowiobama Jokowi = Obama?

Pada tahun 1949, seorang atase pers muda Jakarta dikirim dari ke New York, dengan membawa tugas mahasulit yakni meyakinkan publik Amerika untuk mendukung generasi muda Indonesia dalam perjuangan melawan pasukan Belanda. Ketika itu, Belanda sudah menjajah Indonesia selama lebih dari satu abad.

Menyadari bahwa Indonesia, seperti Amerika sebelumnya, sedang mencari cara untuk menciptakan bangsa yang berdaulat dengan melawan ikatan kolonial yang terikat pada sebuah kekuatan tunggal Eropa, ia membawa makalah yang fasih soal Amerika dengan judul yang provokatif: “Ini Tahun 1776 di Indonesia.”

Peritiwa itu terjadi setengah abad, dengan lima dekade kediktatoran, sebelum bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan sejati. Tapi seperti demokrasi mayoritas Muslim di negeri berpenduduk 250 juta ini, yang dikatakan oleh atase pers muda itu mulai terjadi di tahun 2008 di Amerika, bukan Amerika di tahun 1776, dan mungkin terulang di tahun 2014 di Indonesia. Sekadar informasi, pada tahun 2008, seorang warga Amerika berusia 47 tahun, seorang senator negara bagian dengan catatan publik yang sangat sedikit namun bisa bersuara emas terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat.

Dan sekarang, sebagian masyarakat Indonesia (entah berapa persen) percaya bahwa mereka memiliki Barack Obama sendiri dalam bentuk mantan agen furnitur, berusia 52 tahun, yang asalnya seorang walikota kota kecil dan gubernur kota besar dengan catatan publik yang juga tipis dan berbahasa emas dan selalu dipuji sebagai pahlawan selama kunjungannya ke jalan-jalan Jakarta. Sama seperti Obama yang dipuji karena suara segarnya dan menarik dalam politik Amerika, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dipuji oleh media sebagai seorang pejabat publik yang terbuka dan mudah didekati. Huffington Post menulis bahwa banyak orang Indonesia berharap Jokowi dapat melakukan seperti apa yang dilakukan Obama untuk Amerika. Tapi orang Indonesia juga tidak tahu apa yang terjadi di Amerika, khususnya setelah satu periode Obama memerintah.

Jika Anda bertanya kepada jutaan pendukung Obama hari ini yang kecewa dengan kepemimpinannya, mereka akan mengatakan: lanjutkan, dengan suara yang sangat hati-hati. New York Times baru-baru ini mengatakan, “Di tahun kelimanya di Gedung Putih, Obama menemukan dirinya frustrasi oleh anggota partainya sendiri yang merasa lelah kepemimpinannya dan semakin bersedia untuk melawannya.”

Ini bukan berarti bahwa Obama tidak menyadari beberapa prestasi signifikan sejak menjadi presiden. Tapi ada rasa menggerogoti bahwa jika telah menunggu beberapa saat lagi untuk mencalonkan diri sebagai presiden, ia mungkin telah benar-benar menjadi presiden yang hebat. Tapi banyak janji besarnya sebagian besar belum direalisasi, sebagian karena kekhawatiran mendalam atas pengalaman dalam menghadapi birokrasi dan itu telah terbukti beralasan. Sementara ia mengerti soal politik di Chicago, namun ia tidak pernah memberi dirinya kesempatan untuk belajar bagaimana Washington bekerja.

Ini merupakan pertanyaan lama dalam demokrasi: berapa banyak pengalaman yang dibutuhkan oleh seorang presiden? Sebenarnya, satu-satunya cara untuk benar-benar mendapatkan pengalaman yang diperlukan untuk menjadi presiden adalah untuk benar-benar menjadi presiden. Dan jika jutaan orang berteriak-teriak untuk pencalonan mereka, tidak banyak pejabat publik akan berpaling dari pencalonan dirinya itu sebagai presiden. Pada tahun 2006, Obama menulis, “Saya relatif baru di kancah politik, dan saya berfungsi sebagai layar kosong di mana orang-orang dari garis-garis politik sangat berbeda memproyeksikan pandangan mereka sendiri.”

Untuk pemilih Indonesia yang kecewa, begitu sedikit yang diketahui tentang Jokowi bahwa dia—tidak seperti calon yang lebih mapan—bisa menjadi segalanya bagi semua orang.

Masalahnya adalah bahwa tantangan utama yang dihadapi masing-masing negara, apakah itu keberpihakan politik yang mendalam di AS atau korupsi endemik di Indonesia, adalah tantangan budaya yang diperlukan seorang presiden untuk memahami bagaimana sebuah sistem bisa bercokol, bekerja cukup baik untuk mengubahnya. Seorang presiden dapat mengusulkan undang-undang untuk merombak perawatan kesehatan atau meningkatkan pendidikan, namun tidak ada hukum yang dapat mengatasi keberpihakan atau korupsi.

Obama, ketika dihadapkan pada realitas itu, masih menurut Huffington Post, tidak memiliki jawaban kecuali sebuah pidato. Akibatnya, keberpihakan Amerika semakin buruk, dan lihatlah shutdown pemerintah di Washington sudah membuktikannya.

Apakah ini juga sama terjadi pada Joko Widodo dan korupsi? Tak ada yang tahu. Jokowi mungkin akan punya manuver mengatasi mereka yang ingin terus diuntungkan dari korupsi. Namun di Solo, selama delapan tahun memerintah, Islam terus bergejolak, memburuk di bawah pemerintahannya ke titik bahwa Solo telah menjadi pusat intoleransi agama di tingkat nasional.

Sementara dua belas bulan sebagai Gubernur DKI Jakarta juga sudah ditunjukkan oleh realita: banjir dan macet seburuk yang selalu terjadi sepanjang waktu, sebagian karena ia tidak memiliki waktu untuk melihat ide-idenya. Dan itu benar-benar sebuah titik: mungkin Jokowi harus menunggu sampai ia dapat membuktikan bahwa ia mampu memecahkan masalah sebuah kota yang berpenduduk 10 juta sebelum dia mengaku mampu memecahkan masalah suatu negara dengan 250 juta warga.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar